Untuk lima tahun kedepan di DPR RI Demokrat lebih siap! Untuk melanjutkan program baik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini tertuang dalam 14 Prioritas Demokrat sebagai komitmen politik. Hal ini lebih menyentuh substansi berpolitik dan penyaluran aspirasi timbal balik antara masyarakat dengan wakil di Parlemen.
Tanpa prioritas dalam hal kebijakan di Parlemen, maka bagi Parpol tidak memiliki arah yang jelas dan layak untuk dipilih. Sebab keterwakilan politisi adalah bagian dari demokrasi bernegara. Dan tidaklah wajar keterwakilan dari masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi tanpa prioritas kebijakan.
Tanpa ada yang diperjuangkan maka tiada yang mesti dipertanggungjawabkan. Mau? Dan tidak masanya memilih partai tanpa arah dan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ujung-ujungnya hanya mendapatkan slogan-slogan.
Sebagai masyarakat yang memiliki hak pilih dan kedaulatan yang diakui. Mesti menyalurkan aspirasi dan mengetahui program yang diperjuangkan di parlemen nanti. Inilah tanggungjawab pendidikan politik yang berbasis beradab dengan memberikan prioritas yang menjadi kebijakan di parlemen.
Lima tahun ini, cukup sudah bagi partai penguasa untuk mengelontorkan kebijakan demi kebijakan yang hanya membanggakan infrastruktur tol semata. Dan infrastruktur tersebut tidak menyelesaikan masalah masyarakat secara menyeluruh.
Hanya sebahagian kecil yang mampu menjadikan lebih sejahtera dan padu. Contoh pembangunan LRT di Palembang yang mengejar untuk kepentingan Asian Games. Sedangkan secara kajian LRT belum sepantasnya ada.
Bicara infrastruktur cakupannya tidak hanya tol semata. Ada jembatan, bendungan, embung, jalan negara, bandara, terminal, pelabuhan dan masih banyak lagi yang menyentuh persoalan meningkatkan kesejahteraan. Contoh soal jembatan untuk penyebrangan di beberapa wilayah di Aceh yang kebutuhannya lebih banyak di wilayah perdesaan. Dengan sungai yang membentang membelah perkampungan.
Apalagi disuatu desa yang belum memiliki sekolah menengah pertama (SMP) dan SMA atau SMK di sebuah kecamatan umpama. Maka yang dibutuhkan adalah pembangunan infrastruktur perdesaan. Â Infrastruktur yang mendukung penguatan kapasitas dan kualitas pendidikan, ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
Termasuk kebijakan pembangunan infrastruktur pembangunan sekolah. Dan program penguatan pendidikan berupa pengangkatan guru, dana operasional sekolah dan beasiswa bidik misi untuk anak-anak cerdas dari keluarga kurang mampu melanjutkan ke perguruan tinggi.
Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya adalah bagian yang menjadi dasar semestinya kebijakan. Dan termasuk bagian dari pertanggungjawaban dari mengelola negara Indonesia. Dan untuk membangun jiwa dan badanya bangsa Indonesia ada bagian yang tidak bisa dilepaskan pada tataran kebijakan politik di berbagai tingkatan parlemen, DPRD Kab/Kota, Provinsi dan kebijakan ditingkat DPR RI.
Disanalah peran wakil masyarakat yang dipilih melalui Pemilu Legislatif. Dan kebijakan padu dan utuh tersebut ada pada Partai Demokrat dengan 14 Prioritas Demokrat.
