Sering Disebut Sebagai Andalan Parpol di Pilkada, Seperti Apa Bentuk Mesin Politik Itu?

13 Jan 2018 19:18 12667 Hits 0 Comments
Mesin politik sering ditujukan pada sebuah andalan atau " senjata" bagi parpol guna mendulang suara. Lalu apa bentuk sebenarnya mesin politik yang dimaksud diatas?

Pilkada serentak 2018 baru saja memulai tahapan awalnya, yakni KPUD berbagai daerah membuka pendaftaran paslon peserta pilkada. Namun rasanya suhu politik sudah mulai panas duluan, padahal belum masuk tahap pemilihan loh ini. Berbagai Parpol di Indonesia tampaknya sudah mulai memanaskan mesin politiknya.

Mesin? Iya benar, kamu tidak salah baca dan saya juga tidak sedang typo. Saya memang menuliskan kata "mesin politik". Para politikus kerab kedapatan menyebut istilah mesin politik pada beberapa kesempatan. Mesin politik sering ditujukan pada sebuah andalan atau " senjata" bagi parpol guna mendulang suara. Lalu apa bentuk sebenarnya mesin politik yang dimaksud diatas? Apa seperti bentuk mesin fotocopy atau mesin uap?

Mengutip penjelasan dari Wikipedia, mesin politik adalah sebuah organisasi politik disiplin tempat seorang bos atau kelompok kecil otoriter memerintahkan dukungan dari sekelompok pendukung dan bisnis (biasanya pekerja kampanye), yang menerima imbalan atas usaha mereka. Meskipun elemen-elemen ini umum bagi sejumlah partai dan organisasi politik, mereka adalah dasar dari mesin politik yang bergantung pada hierarki dan imbalan demi kekuasaan politik, biasanya didorong oleh struktur cambuk politik yang kuat.

Sederhananya, Partai Politik juga bisa disebut mesin politik. Begitu juga organisasi turunannnya. Konon menjadi andalan parpol guna mendongkrak elektabilitas atau tingkat keterpilihan paslon di pilkada yang biasanya belum dikenal publik. Jadi istilah mesin politik bukan berarti berbentuk mesin. Melainkan organisasi-organisasi yang biasanya terkait pemilihan umum, menjaring dukungan, kampanye dan biasanya ada upahnya. Mungkin karena sistem kerjanya yang sedemikian masiv dan massal, makanya disebut mesin karena kerjanya sama seperti mesin.

Istilah mesin politik tidak hanya digunakan di Indonesia saja, namun di dunia juga sudah mengenal praktik seperti ini. Meski sebutan "mesin politik" muncul pada abad ke-20 di Amerika Serikat, tempat organisasi seperti itu telah ada di sejumlah munisipalitas dan negara bagian sejak abad ke-18, mesin sejenis pernah muncul di Amerika Latin, tempat sistem ini diterapkan (dengan nama klientelisme atau klientelisme politik) khususnya di pedesaan, juga negara-negara Afrika dan negara demokrasi berkembang lainnya seperti negara-negara Eropa Timur.

Partai Demokratik Liberal sering disebut sebagai mesin politik lain yang mempertahankan kekuasaan di pinggiran kota dan pedesaan melalui pengontrolan biro pertanian dan agen konstruksi jalan. Di Jepang, kata jiban (secara haragiah berarti "dasar" atau "pondasi") adalah kata yang digunakan untuk mesin politik. Di Republik Romawi kuno, sistem perlindungan sejenis juga muncul.

Mesin politik formal dan  informal

Berdasarkan sumber yang saya jumpai, mesin politik terdiri dari dua. Yakni formal dan informal. Sederhana saja saya jelaskan ya, mesin politik formal berarti resmi, biasanya terdapat di dalam sistem pemerintahan. Sementara informal sebaliknya, berasal dari oraganisasi masyarakat.

Misalnya di Indonesia yang menganut sistem Trias Politica dengan pembagian kekuasan eksekutif, legislatif dan yudukatif. Jika menarik kesimpulan, mesin politik bisa dikatakan sebagai sistem dukung mendukung. Jadi di dalam pemerintahan harus ada hubungan yang saling mendukung antara lembaga negara seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik.

Sementara mesin politik informal bisa tujukan bagi parpol dan LSM ataupun ormas. Sebuah infrastruktur politik guna mengalang dukungan yang memang dimaksudkan untuk memilih pada satu pilihan di pemilihan umum.

Mesin politik di Indonesia

Perkembangan politik di Indonesia bisa dibilang cukup berliku. Di era orde lama kondisi politik Indonesia kerab tidak stabil. Gangguan internal maupun eksternal membuat pemerintahan Bung Karno sering tidak solid. Menurut saya hal demikian mungkin saja terjadi karena melihat kondisi Indonesia sebagai negara baru merdeka yang belum mapan di segala bidang, kecuali semangat rakyatnya yang tak perbah padam. Namun masih saja diganggu dengan berbagai gangguan keamanan, pemberontakan sampai agresi Belanda serta intervensi asing.

Di era Orde baru, Soeharto presiden kedua RI melakukan "koreksi total" pada orde lama. Kondisi politik di Indonesia sempat mencapai titik stabilitas luar biasa. Hal ini tak terlepas dari sokongan Golkar, aparat, serta kapitalis asing.

Kemudian krisis finansial Asia membuat harga barang kebutuhan melambung tinggi. Lalu timbul demonstran mahasiswa di Indonesia. Orde Baru lengser dan Indonesia memasuki era Reformasi 1998. Dimana ruang untuk berserikat terbuka lebar bagi masyarakat umum. Dan memunculkan banyak partai baru di Indonesia.

Mesin politik di masa kini

Parpol dikenal sebagai organisasi politik yang cukup efektif mendulang suara, dalam hal ini untuk kontestasi di pemilihan umum. Misalnya di pilkada, meski nama paslon belum pamiliar ditelinga masyarakat. Namun dengan daya juang mesin politik yang militan membuat elektabilitas paslon terdongkrak. Kondisi ini sangat mungkin terjadi mengingat syarat parpol peserta pemilu harus memiliki minimal 1000 anggota di setiap kabupaten/kota, belum lagi berbagai organisasi sayap dan antek-anteknya. Ya tinggal dikali-kali saja.

Namun tidak selamanya mesin politik beroperasi dengan lancar, kadang juga sering "ngadat". Hal ini karena latar belakang parpol yang tidak terlalu mengesankan. Terlebih lagi adanya riwayat korupsi yang sering dilakukan kader parpol ataupun paslon itu sendiri membuat paslon yang diusung kurang laku "dijual".

Sejauh pengamatan saya,  Pemilih atau pemegang suara dalam pemilu kini semakin pintar dengan kemajuan teknologi informasi sedemikian rupa seperti sekarang ini. Pemilih kini lebih tertarik pada kandidat dari pendekatan secara personal. Mengikuti rekam jejak hasil kerja nyata. Dan tidak hanya melihat latar belakang parpolnya saja.

Sistem mesin politik memang berbuntut pada imbalan. Sebutan ini mungkin memiliki kesan negatif karena terkadang mesin-mesin politik yang korupsi. Maka itu pada suatu kondisi, masyarakat tidak percaya pada parpol. Dan mesin parpol pun tidak dapat diandalkan lagi. Mungkin inilah karma dari korupsi.

Gambar sampul : titiknol.co id

Tags Politik

About The Author

Rianda Prayoga 23
Pensil

Rianda Prayoga

Gak banyak bicara, sedikit cuek tapi lumayan ramah

Comments

You need to be logged in to be able to post a comment. Click here to login
Plimbi adalah tempat menulis untuk semua orang.
Yuk kirim juga tulisanmu sekarang
Submit Artikel