Setelah di rapatkan akhirnya di putuskan kalau tunjangan DPR akan di naikkan dan akan cair bulan depan, hal ini mendapat kritikan dari berbagai elemen masyarakat, DPR yang di nilai kinerja nya tidak sesuai dengan gaji nya sekarang malahan minta di naikkan tunjangan nya.
Hal ini sangat kontras sekali dengan keadaan ekonomi masyarakat di Indonesia. Dan ini tentu saja membuat citra DPR semakin buruk di mata masyarakat. Dan juga ada hasil kajian dari badan pusat statistic yang menunjukkan kalau angka kemiskinan di Indonesia kini bertambah banyak.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2015 mencapai 11,22% dari total penduduk, atau mencapai 28,59 juta jiwa. Angka ini naik 310 ribu jiwa dari Maret 2014 yang mencapai 28,28 juta jiwa.
Menko Perekonomian, Darmin Nasution menyebutkan, hal ini tak lepas dari efek penurunan harga komoditas. Di mana banyak perusahaan perkebunan dan pertambangan yang tidak berproduksi dan mengurangi para pekerjanya.
"Jadi itu sesuatu yang tidak menggembirakan, tetapi juga tidak bukan sesuatu yang membuat kita harus panik. Sejak dua tahun lalu harga komoditi kita turun, ya harga kelapa sawit, harga karet, harga ini, harga itu, coba anda cek, turunnya besar. Itu artinya apa? Income (pendapatan) masyarakat orang per orang turun. Sementara harga pangannya tidak turun kan, kemiskinan mengukurnya begitu," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Bila melihat secara geografis, pulau Jawa memang menampung penduduk miskin paling besar. Karena meskipun area perkebunan dan pertambangan kebanyakan di Sumatera dan Kalimantan, namun industrinya berada di Jawa.
"Sebetulnya komoditi itu di luar Jawa tetapi industrinya ada di Jawa, jadi kalau income masyarakat di luar Jawa turun, akhirnya imbasnya ke sini (Jawa), walaupun mungkin tidak sebesar di luar Jawa," terangnya.
Selain itu, banyak penduduk yang sejak dua tahun yang lalu sudah mendekati garis kemiskinan. Sehingga ketika sedikit saja ada gejolak pangan, maka langsung menggerek ke bawah garis kemiskinan.
"Dari dulu cukup banyak orang yang hampir miskin. Nah orang yang di sini jika income-nya sedikit terganggu atau sebaliknya harga pangannya yang sedikit berubah itu jumlah orang miskinnya berubah," papar Darmin
Solusi yang diambil pemerintah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Khususnya yang bersumber dari pedesaan. Kemudian penyaluran bantuan langsung, seperti beras sejahtera.
"Kan ada dana desa, kan ada beras miskin. Kan namanya juga untuk orang miskin, ya beras. yang paling utama. Jadi sebetulnya sudah diantisipasi," tukasnya.
Dengan ada nya laporan dari BPS di atas menunjukkan kalau sikap DPR sangat terlihat tidak mewakili aspirasi rakyat dan cenderung ingin memperkaya diri sendiri.
