Pemerintah Aceh sejak tahun 2014 melakukan perjanjian sewa - menyewa antara penggunaan tanah milik pemerintah yang akan dimanfaatkan untuk industri perikanan, pembangunan tempat pengalengan ikan, cold storage dan pabrik es sekitar seluas 40.000 meter persegi  untuk jangka watu panjang selama 25 tahun kepada PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari. Diharapkan nantinya dengan menghadirkan usaha pengalengan ikan, cold storage dan pabrik es di kawasan pelabuhan perikanan terbesar di Aceh tersebut merupakan salah satu upaya penciptaan nilai tambah yang akan mampu memberikan kontribusi secara signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh.

Pemerintah setempat bekerjasama dengan warga yang berprofesi sebagai nelayan berharap dengan adanya kerjasama ini akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi warga kelas menengah ke bawah menjadi lebih baik dengan lancarnya usaha dan berjalan sesuai harapan, sehingga dari sektor perikanan dan kelautan Aceh akan membantu mewujudkan rencana tersebut. Tentu saja hal ini akan menjadi sebuah rangkaian penting dalam upaya dan kerja keras bersama untuk mewujudkan perekonomian Aceh terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah menjadi lebih baik dari sektor kelautan dan perikanan.

Menurut Gubernur Zaini Abdullah, menjelaskan bahwa dengan hadirnya usaha pengalengan ikan, cold storage dan pabrik es khusus ikan dengan nilai jual yang cukup cerah seperti kerapu di kawasan pelabuhan perikanan Aceh, merupakan upaya penciptaan nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh yang  akan membantu memberikan kontribusi secara signifikan. Sementara itu, Direktur PT.  Aceh Lampulo Jaya, Husein Pratama mendukung dan menjelaskan bahwa pihaknya telah lama berkinginan untuk melakukan investasi di Aceh, disebabkan perairan laut daerah ini mempunyai potensial yang cukup besar untuk dikembangkan.

Selama ini, pasokan ikan laut selain kerapu seperti tersebut di atas, ada ikan tuna yang sebagian besar didatangkan dari Aceh ke Kota Medan (Sumatera Utara) sekitar 85 persen. Budidaya laut atau mariculture menjadi salah satu usaha yang memiliki prospek cerah dan peluang sangat besar untuk ditekuni karena lahan potensial untuk mengembangkan sektor ini masih luas meskipun pemanfaatanya masih minim dan belum dilakukan secara optimal.

Menurut penjelasan dari Slamet Soebjakto, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Aceh. Luas indikatif potensi lahan pengembangan budidaya laut nasional sebesar 8,36 juta hektar (ha), sampai tahun 2011 baru dimanfaatkan untuk usaha mariculture sekitar 169.292 ha atau 3,69 %. Selain kerapu dan ikan tuna, warga setempat disarankan untuk membudidayakan rumput laut, berbagai jenis ikan konsumsi dengan nilai jual tinggi yang mampu dikembangkan dalam mariculture, ada bawal bintang, kakap putih dan kakap merah merupakan komoditi ekspor terbesar yang banyak diminati oleh pasar luar negeri.

Prospek pengembangan budidaya laut khususnya yang memanfaatkan area off shore memiliki peluang besar sebagai alternatif usaha budidaya perikanan yang prospektif bagi masa depan warga Aceh yang berprofesi sebagai nelayan. Strategi budidaya laut ini berbasis pada pola pengembangan kawasan melalui pola kemitraan dengan dibantu oleh KKP melalui Ditjen Perikanan Budidaya telah melakukan upaya strategis yang bertujuan mempercepat pengembangan kawasan budidaya laut. Jenis ikan konsumsi yang dikembangkan adalah harus memiliki nilai jual tinggi seperti ikan kerapu, bawal bintang, kakap merah dan kakap putih, kerapu dan tuna menjadi pilihan mereka yang banyak sekali ada di perairan Acah. Pertimbangan lainnya adalah jenis ikan tersebut merupakan jenis ikan laut dengan komoditi ekspor yang cukup banyak mendapatkan minati pada pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Khusus untuk pengembangan ikan kerapu, KKP telah menetapkan, ada 10 propinsi di Sumatera untuk dijadikan sebagai model percontohan  atau demfarm budidaya laut dimana wilayah ini memang merupakan salah satu sentra produksi ikan kerapu terbesar di Indonesia diantaranya adalah Provinsi  Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Aceh, Provinsi Lampung, Provinsi Sulawesi Tenggara,  Provinsi Jawa Timur, Provinsi Papua Barat,  Provinsi NTB, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku.

Demikian kami menjelaskan, semoga bermanfaat bagi para pembaca yang berminat terhadap pengembangan budidaya ikan laut dalam skala besar untuk jenis ikan laut yang memiliki pangsa pasar cukup diminati baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri.