Plimbi.com - Transformasi digital Indonesia memasuki fase up grade semenjak tahun 2025 yang lalu. Jika sebelumnya fokus utama adalah percepatan adopsi dan ekspansi layanan, saat ini tantangan bergeser pada satu hal krusial yaitu terkait dengan keamanan siber dan ketahanan fondasi IT nasional. 

Ketergantungan terhadap sistem digital tidak bisa lagi dipungkiri. Para aktivitas ekonomi, layanan publik hingga operasional perusahaan kini bertumpu kepada infrastruktur digital. 

Namun di balik pertumbuhan tersebut muncul pertanyaan besar apakah fondasi keamanan siber Indonesia sudah cukup kuat untuk menopang fase pertumbuhan berikutnya? 

Laporan e/Conomy SEA 2026 memproyeksikan nilai-nilai ekonomi digital Indonesia mendekati USD100 miliar (pada tahun 2025 lalu), terbesar di Asia Tenggara. E/commerce , layanan keuangan digital dan media online menjadi motor utama pertumbuhan. 

Di sisi lain, data-data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan lebih dari 70 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet pada tahun 2024. 

Angka tersebut di atas menegaskan bahwa infrastruktur digital sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Artinya adalah ketika terjadi gangguan sistem, kebocoran data atau serangan siber maka dampaknya bukan lagi sekadar isu teknis. 

Gangguan tersebut bisa berimbas terhadap ekonomi, reputasi institusi bahkan stabilitas sosial. Inilah mengapa keamanan siber kini menjadi isu strategis, bukan sekadar persoalan IT internal saja. 

Meskipun adopsi teknologi melaju sangat cepat, kesiapan tata kelola digital belum sepenuhnya seimbang. Sejumlah laporan internasional menyoroti masih terfragmentasinya pengelolaan sistem digital di Indonesia. 

Beberapa tantangan utama meliputi kapasitas keamanan siber yang belum merata, koordinasi antar lembaga yang masih terbatas, integrasi sistem yang belum optimal dan kurangnya visibilitas menyeluruh terhadap infrastruktur IT. 

Banyak organisasi selama 2024 hingga 2026 terfokus kepada ekspansi cepat yaitu meluncurkan platform baru, membuka akses kerja jarak jauh, serta memigrasikan sistem ke cloud. Namun langkah-langkah ini seringkali tidak diimbangi dengan investasi memadai pada arsitektur keamanan jangka panjang. 

Maka akibatnya kompleksitas sistem menumpuk dan mulai berubah menjadi risiko struktural. Memasuki tahun 2026, salah satu tantangan paling terasa adalah sistem pemantauan IT dan keamanan siber yang masih terpisah-pisah. 

Banyak organisasi menggunakan berbagai alat berbeda untuk memantau jaringan, mengelola endpoint, mengatur akses pengguna, mendeteksi ancaman. Tanpa integrasi yang bagus, gambaran menyeluruh kondisi sistem sulit diperoleh. 

Ketika insiden terjadi, proses analisis menjadi lebih lambat, respons tertunda dan downtime pun memanjang. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan talenta di bidang IT dan keamanan siber, terutama dalam mengelola lingkungan hybrid yang semakin kompleks. 

Yang namanya transformasi digital diaplikasikan tanpa keamanan siber yang strong ibaratnya adalah membangun gedung tinggi tanpa adanya fondasi kokoh. Maka dari itu inovasi memang penting dilakukan tetapi ketahanan merupakan kunci keberlanjutan.***