Nasib guru honorer masih belum jelas hingga saat ini. Mereka bekerja untuk instansi pemerintah, tapi bukan Aparatur Sipil Negara (ASN). Meski hanya bergaji ratusan ribu rupiah, pengabdian mereka tak kalah dibanding guru yang berstatus ASN. Bahkan kebanyakan dari mereka juga mengabdi hingga puluhan tahun.
Nelangsanya kisah hidup guru honorer ini disampaikan Bandi kepada Presiden RI ke-6 SBY dalam kegiatan dialog SBY dengan warga di Ndalem Benawan, Kecamatan Kraton, Yogyakarta, Sabtu (27/10/2018)
Bandi berkeluh kesah kepada Ketua Umum Partai Demokrat itu. Dia meminta tanggapan SBY terkait kebijakan pemerintah yang membuka pendaftaran ASN guru, padahal nasib guru honorer masih terkatung-katung. Parahnya, ada pembatasan usia 35 tahun untuk bisa ikut pendaftaran ASN guru. Sesuatu yang tidak pernah terjadi di era pemerintahan SBY.
SBY memahami keluh kesah Bandi serta rekan-rekannya sesama guru honorer. Presiden RI ke-6 ini pun mengakui hambatan utama pengangkatan guru honorer menjadi ASN adalah persoalan anggaran. Meski begitu SBY pantang menyerah. Dia menyiasati keterbatasan anggaran dengan cara mengangkat guru honorer menjadi ASN sedikit-demi sedikit setiap tahun.
“Hingga akhir masa kepemimpinan saya, sudah diangkat 1 juta 70 ribu pegawai honorer dan guru honorer sebagai ASN. Harapan saya pola ini bisa lebih baik lagi, atau setidaknya sama. Sehingga pada akhirnya nanti seluruh pegawai honorer dan guru honorer bisa diangkat jadi ASN.â€
Perkara pembatasan umur 35 tahun sebagai syarat guru honorer untuk mendaftar ASN, SBY pun mengakui bahwa hal ini tidak terjadi pada era pemerintahannya. SBY berpendapat pemimpin bukan hanya harus tegas, tetapi juga mesti arif. Terkadang dibutuhkan kebijakan-kebijakan khusus untuk menangani kasus-kasus tertentu. Contohnya, perkara guru honorer tersebut.
SBY juga meminta para guru honorer untuk memahami bahwa dirinya bukan lagi presiden yang menjabat. Ia hanya mantan presiden. Meski begitu, bukan berarti SBY berhenti memperjuangkan kesejahteraan guru honorer. Meski tidak lagi berada di pemerintahan, SBY adalah Ketua Umum Partai Demokrat.
SBY lantas mengintruksikan Fraksi Demokrat di DPR RI untuk menindaklanjuti aspirasi para guru honorer. SBY meminta Fraksi Demokrat di DPR RI untuk membahas hal ini bersama pemerintah, utamanya Kementerian PAN-RB, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, serta Kementerian Keuangan. Agar bisa dicarikan solusinya.
“Jangan tunggu Pemilu 2019. Kalau bisa sekarang dicarikan solusinya, cepat lakukan. Ini menjadi tanggungjawab Partai Demokrat sebab pengangkatan guru honorer dan pegawai honorer jadi ASN adalah salah satu kebijakan yang saya terapkan saat memimpin Indonesia.â€
Di hadapan ratusan warga Ndalem Benawan, SBY pun bertegas-tegas untuk mengawal isu ini hingga ke titik tertingginya.
“Bapak-Ibu jadi saksi. Malam ini saya putuskan masalah pengangkatan guru honorer jadi ASN, dan juga pengangkatan perangkat desa jadi ASN akan menjadi dua isu prioritas Partai Demokrat,†tegas SBY. Â
