PKL Bertebaran

8 Nov 2018 20:06 136 Hits 0 Comments
PKL

Pedagang PKL di Jakarta bukan suatu hal yang asing lagi, sangat mudah untuk kita menemukan para pedagang PKL ini di sepanjang jalan ibu kota. Semakin maraknya PKL yang berjualan di pinggir pinggir jalan yang seharusnya tidak boleh dijadikan untuk tempat mereka berjualan, maka fenomena penggusuran PKL pun sering kali di lakukan oleh aparat pemerintah. Dalam proses penggusuran ini sering dilakukan dengan cara yang tidak baik, seolah olah para pedagang PKL ini tidak memiliki hak asasi manusia dalam bidang ekonomi. Padahal jika kita telusuri para pedagang PKL ini berjualan karena tidak tersedianya lapangan kerja untuk para rakyat kecil yang kebanyakan tidak memiliki kemampuan yang lebih. Ini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, hal ini juga sudah diatura dalam undang undang yaitu :

asal 27 ayat (2) UUD 45 : “ Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 33 UUD 45 :

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 34 UUD 45 :

(1) Fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara

(2) Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Sesuai dengan ketentuan ketentuan tersebut seharusnya masyarakat Indonesia sudah mendapatkan haknya dalam bidang perekonomian, namun nyatanya perekonomian di Indonesia masih sangat belum merata. Dan itu adalah salah satu sebab mengapa banyaknya pedagang PKL di pinggir jalan. Jadi banyak masyarakat yang lebih memilih untuk berjualan yang sesuai dengan kemampuan mereka yang bisa dengan modal kecil dan tidak membutuhkan kemampuan yang khusus untuk menghasilkan uang.

DI Indonesia masih belum ada undang-undang yang khusus mengatur tentang PKL,padahal fenomena PKL sudah merupakan momok yang mengerikan yang sudah menjadi permasalahan nasional, karena bukan hanya di ibu kota saja tapi disetiap kota pasti terdapat PKL.Peraturan mengenai PKLhanya terdapat pada Peraturan Daerah(perda),perda hanya mengatur tentang pelangaran-pelangaran untuk berdagang bagi PKL di spot-spot yang ditentukan..Tapi hak-hak PKL ini tidak diatur dalam hal tersebut.Untuk kota Jakarta UUD yang mengatur mengenai PKL diatur dalam UU No.32 tahun 2004. (http://rizqiejp.blogspot.com/2009/11/pkl-menurut-hukum.html)

Tags

About The Author

Rifqi Ardiyansyah Umar 6
Kapur Tulis

Rifqi Ardiyansyah Umar

Mahasiswa Bina Nusantara

Comments

You need to be logged in to be able to post a comment. Click here to login
Plimbi adalah tempat menulis untuk semua orang.
Yuk kirim juga tulisanmu sekarang
Submit Artikel

From Rifqi Ardiyansyah Umar