FENOMENA WHITE COLLAR CRIME DI INDONESIA

11 Oct 2018 19:47 131 Hits 0 Comments
melaporkan tindakan korupsi dapat Rp 200 juta

White collar crime merupakan suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki posisi dan wewenang cukup tinggi pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta, sehingga dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan.

Dalam kehidupan bernegara tidak liput dari fenomena kejahatan. Terdapat berbagai kejahatan yang terjadi dalam sebuah negara. Berawal dari kejahatan kecil hingga kejahatan besar yag beredar di sekitar kita.

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat terkenal di dunia. Tidak hanya di negara maju melainkan seluruh negara yang ada di dunia. Korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara dan merugikan masyarakat setempat.

Dalam penanganan korupsi banyak hal yang sudah di lakukan oleh pemeritah dan masyarakat dalam mencegah terjadinya korupsi di kalangan pejabat dan seluruh kalangan lain. Berawal dari banyaknya ksusu korupsi yang bermuncula, preside Republik Indonesia memberikan atura baru. Dalam aturan tersebut memuat bahwa seseorang yag dapat menemukan dan membuktikan adanya tidakan korupsi maka akan mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp 200 juta.

Dengan PP 43/2018 tersebut, masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp 200 juta.

Pasal 17 ayat (1) PP 43/2018 menyebutkan, besaran premi diberikan sebesar dua permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana  korupsi. (m.kompas.com/2018)

Dengan adanya peraturan pemeritah baru ini, banyak yang memiliki pandangan bahwa peraturan ini terbit berdasarkan atas pencitraan yang di buat oleh presiden. Berhubung dengan kegiatan pemilihan presiden tahun depan merupakan salah satu faktor yang menimbulkan munculnya padangan pencitraan terhadap peluncuran peraturan baru ini.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, mengatakan PP tersebut bukanlah bagian dari pencitraan. Itu karena Presiden Jokowi sudah lama berkomitmen memberantas korupsi.

"Hal-hal yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, sejak awal dilakukan Pak Jokowi," ucap Hasto di Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Sekjen PDIP ini menegaskan, apa yang dilakukan pemerintah adalah untuk menunjukkan semangat memberantas kasus korupsi.

"Semangatnya kan kita ingin menunjukkan pemberantasan korupsi," jelas Hasto. (m.liputan6.com/2018)

Penghargaan bakal diberikan kepada masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi atau pelapor. Pemberian penghargaan ini akan dilakukan maksimal 30 hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh jaksa. (m.tempo.co/2018)

Kita sebagai masyarakat Indonesia harus memiliki rasa peduli terhadap kemajuan dan keberlangsungan kehidupan bernegara. Dengan rasa peduli yang tiggi di harapkan masyarakat lebih dapat mengerti dan bersikap dalam menjalani kehidupan bernegara.

Dengan adanya peraturan pemeritah baru, dengan adanya tawaran tersebut dapat menjadikan masyarakat terkerahkan untuk mewujudkan adanya suatu keadilan dalam suatu negara. Jadilah masyarakat yang memiliki jiwa peduli yang besar untuk mewujudkan sebuah keadilan. Dengan sikap yang tidak apatis terhadap sesama, di harapkan masyarakat dapat mewujudkan kehidupan bernegara yang aman dan sehat.

Tags

About The Author

stefanus wiratmo 6
Kapur Tulis

stefanus wiratmo

Mahasiswa Bina Nusantara

Comments

You need to be logged in to be able to post a comment. Click here to login
Plimbi adalah tempat menulis untuk semua orang.
Yuk kirim juga tulisanmu sekarang
Submit Artikel

From stefanus wiratmo